[Nasional-a] [Nasional] Kwik Kian Gie: Tokoh PDIP Jual Kekuasaan

admin nasional-a@polarhome.com
Wed Jul 24 13:00:04 2002


Datum: Wed, 24 Jul 2002 11:42:19 +0200
Von: akang <garuda9876@yahoo.com>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>,karawang
<karawang@yahoogroups.com>
------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
------------------------------------------------------------------
Kwik Kian Gie: Tokoh PDIP Jual Kekuasaan

Kwik Kian Gie tak pernah berhenti meradang. Ekonom lulusan Rotterdam,
Belanda itu amat gelisah dengan bayangan gelap Indonesia. "Bahkan hancur
lebur," ujar Ketua Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan itu.
Hutang bertumpuk ribuan triliun rupiah. Pemerintah pun dibelenggu IMF.
Dia kian prihatin lantaran teknokrat di pemerintahan bertindak bak agen
IMF.

Kwik tidak berubah. Saat ini, seolah menjadi ikon politisi yang bersih
dengan komitmen lurus, juga ekonom yang nasionalis, berpihak pada nasib
rakyat. Dia terus berteriak, marah, karena kebijakan-kebijakan yang
tidak masuk akal. Malah, bekas Menko Ekuin itu terang-terangan mencap
tolol berkait penjualan sejumlah bank swasta bermasalah.

Bukankah Presiden Megawati Soekarnoputri punya kuasa menghentikan
langkah-langkah merugikan itu? Ini yang tidak dimengerti Kwik. Pada
reporter Tempo News Room Jalil Hakim yang menemui di sela Rapat Kerja
Nasional PDIP di Kuta, Bali, tempo hari, Kwik bicara panjang lebar,
gamblang, keras dan telak.

Kalau sekadar selamat hingga 2004, Kwik amat yakin Megawati aman. Tapi,
kans untuk berlanjut hingga 2009? PDI Perjuangan harus meraih suara
sebanyak-banyaknya pada Pemilu nanti. Di mata Ketua DPP PDIP ini,
langkah partainya tidak ringan. Apalagi sejumlah tokoh PDIP tidak segan
"melakukantindakan sama tololnya" dengan menteri di kabinet:
memperjualbelikankekuasaan bahkan memeras.Berikut petikan wawancaranya.

Prediksi Anda, pemerintahan Megawati dapat selamat hingga 2004?

Bisa selamat, meski tidak ringan. Bahkan, menghadapi Sidang Tahunan MPR,
awal Agustus, tidak terlalu bermasalah.

Anda kok yakin?

Ya, aman, tidak akan digoyang. Karena pada era Gus Dur, yang kemudian
jatuh, dan Megawati naik mengambil alih pemerintahan, terbentuk apa yang
disebut Kaukus 11 yang menguasai hampir 80 persen suara di MPR. Lahir
kesepakatan jika Megawati menjadi presiden, dibentuk kabinet koalisi.
Kader semua partai, yang tergabung dalam kaukus, diakomodir di kabinet,
menjamin tidak akan menggoyang pemerintahan Megawati hingga tahun 2004.

Bukankah banyak persoalan yang bisa 'ditembakkan' ke arah Megawati?

Memang banyak, seperti soal Banpres. Tapi kalau itu ditanyakan
dalam Sidang Tahunan MPR, tidak berarti membahayakan, atau membuka
kemungkinan untuk menjatuhkan Megawati.

Setelah 2004?

Sudah diputuskan dalam Kaukus 11, bahwa masing-masing partai akan
bersaing memenangkan pemilu dan mengambil alih pemerintahan. Tapi waktu
itu kami meminta agar persaingan dilakukan secara sopan, matang, tidak
memaki. Bagi PDIP, segalanya akan ditentukan oleh strategi dan
perjuangan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada Pemilu tahun 2004.

Berkait itu, kinerja pemerintahan Megawati menjadi faktor penting?

Betul. Kinerja pemerintahan Mega ikut memberi pengaruh, apakah Megawati,
sekaligus PDIP, masih pantas memegang pemerintahan hingga 2009. Saya
berharap semua pihak realistis menilai. Secara keseluruhan pemerintahan
Megawati tidak lebih buruk dari Habibie dan Gus Dur. Megawati mewarisi
kondisi yang amat buruk. Tapi Indonesia masih bisa bertahan, tidak
bernasib seperti Bosnia, Yuguslavia, atau Argentina. Selain itu, kurang
lebihnya, Ibu megawati adalah figur pemersatu.

Sikap diam Megawati sering dikritik?

Supaya fair, jangan hanya dari sisi diamnya. Sebab, karena diamnya Ibu
Megawati, berpengaruh positif pada stabilitas. Intinya, ketimbang banyak
bicara lebih baik diam. Karena setiap omongan akan menimbulkan reaksi,
bahkan memunculkan isu kontoversial. Simak apa yang terjadi pada Gus
Dur.

Terlalu diam, membuat masyarakat bingung. Orang hanya bisa menebak-nebak
apa maunya Megawati?

Apa betul Ibu Mega diam? Dalam pidato Ibu Mega di berbagai kesempatan,
kalau kita simak, sesungguhnya memberi jawaban terhadap berbagai masalah
yang sedang berkembang. Coba kita inventarisasi isu penting apakah yang
dihadapi Indonesia yang tidak diberikan penjelasan oleh Megawati.

Soal amandemen konstitusi, sikap Megawati dan PDIP berubah-ubah?

Tidak pernah Ibu Mega mengatakan tidak setuju amandemen. Dalam
rapat-rapat DPP PDIP, berulangkali Megawati mengatakan, "Kalau saya
dianggap anti-amandemen, ya lucu. Wong ayah saya sendiri sudah
mengatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang penyusunannya kilat, karena
tidak cukup waktu untuk menyusun sempurna."

Tapi kesan yang muncul, Megawati dan PDIP seperti maju mundur?

Sikap Mega tegas. Ia tidak keberatan amandemen. Tapi masih banyak
pertanyaan yang menggelisahkan: siapakah manusia-manusia yang terlibat
dalam perubahan itu, yang akan bisa mengambil keputusan-keputusan
tentang amandemen yang seimbang? Apakah betul para anggota MPR, terutama
di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, merupakan putra-putri terbaik dan
terpandai untuk melakukan perubahan UUD? Belum tentu. Dengan demikian
kita perlu memikirkan elemen-elemen di luar legislatif sebagai tenaga
ahli.

Maksudnya Komisi Konstitusi?

Yang jelas, Ibu Mega sering bicara komisi amandemen, yang terdiri dari
para tenaga ahli. Ini soal konstitusi. Yang mensahkan MPR. Tapi kan
tidak berarti pengetahuan anggota MPR sudah memadai untuk melakukan
perubahan. Khususnya berkait falsafah UUD itu sendiri. Membahas
undang-undang saja, DPR mengajak para ahli. Nah, bobot penggalian
pengetahuan dari luar lembaga MPR, dirasa masih kurang, baik ditinjau
dari sudut intensitas maupun waktu.

Apa yang sudah dilakukan Megawati, misal soal perbaikan nasib petani?

Tidak banyak. Pemerintah dibelenggu IMF. Coba pelajari paragraf demi
paragraf dari letter of intent (LoI). Di situ banyak sekali yang
membelenggu keinginan pemerintah untuk pro-usaha kecil dan menengah,
juga menyangkut petani. Bayangkan saja. Ketika putus dengan pemerintahan
Habibie, lalu disambung Gus Dur, tuntutan pertama pada pemerintah
Indonesia adalah menghapus bea masuk impor beras dan gula. Kita harus
berkelahi pada sembilan kali rapat. Saya langsung berteriak saat itu:
apa pun resikonya, saya siap berhadap-hadapan dengan IMF. Masih banyak
contoh lain, termasuk dalam soal hutang, yang membuat jumlah hutang
Indonesia berlipat-lipat. Sebaliknya, IMF tidak ngomong apa-apa pada
Amerika dalam peningkatan bea masuk produk pertanian, yang sebentar lagi
menjadi keputusan.

(Perbaikan nasib petani, seharusnya menjadi prioritas pemerintahan
Megawati. Ini kata Sabam Sirait, tokoh senior PDIP, pada wartawan di
Bali. Jika misi itu tak terpenuhi dalam sisa waktu pendek ini, maka
nasib pemerintahan Megawati setelah 2004, "Forgetted!" ujar Sabam)

Bukankah banyak ekonom di pemerintahan Megawati yang bisa mengkaji
bagaimana ke luar dari belenggu IMF?

Justru itu, yang perlu diteliti, mengapa sikap IMF yang tidak masuk akal
itu mendapat dukungan dari ekonom-ekonom kita. Termasuk kelompok yang
dulu terkenal sebagai Mafia Barkley. Ada apa dibalik benak mereka?
Contoh paling fenomenal, yang sangat berat, adalah obligasi rekap yang
jumlahnya ribuan triliun rupiah. Pendapat para ekonom itu, seperti juga
maunya IMF, harus dibayar segera. Itu sama saja membunuh pemerintah
Indonesia.

Para ekonom itu bercokol di kabinet Megawati?

Di dalam kabinet justru ada agen-agen IMF, yang secara membabi buta
membela kebijakan IMF, yang jelas-jelas tidak masuk akal itu.

Anda menangkap ada skenario menghancurkan perekonomian Indonesia?

Saya curiga begitu, ke arah sana. Contoh penjualan BCA. Sebelum
keputusan diambil, tim ekonomi sudah diberitahu, termasuk oleh saya.
Tapi tidak didengar. Padahal pola penjualan BCA amat…sangat tolol!
Penjualan Bank Niaga, Danamon, juga mau dipakai pola sama. Saya sudah
konfirmasi pada tim ekonomi dan IMF. Jawaban mereka, iya. Ada apa? Itu
membuat saya marah.

Sebagai presiden, bukankah Megawati bisa menghentikan?

Sampai sekarang belum. Saya belum tahu kendala Ibu Mega untuk memotong
langkah-langkah tolol itu. Mungkin Ibu Mega memperhitungkan,
jangan-jangan kalau dipotong akan sama dengan Pak Habibie: diisolasi
habis-habisan dari sumber pembiayaan. Bantuan luar negeri berhenti
total, sedangkan kita belum punya kemampuan apa-apa.

Sepertinya tidak ada jalan untuk berbuat demi kesejahteraan rakyat?

Realitasnya, pemerintah tidak punya uang. Bahkan hancur lebur.
Anggarannya defisit melulu. Sejak 1967, hutang luar negeri jalan terus.
Ketika jatuh tempo, hutang lama dibayar dengan hutang baru. Gali lubang
tutup lubang. Dalam kondisi sekarang, yang dilakukan adalah kombinasi.
Gali lubang tutup lubang jalan terus, sedang yang jatuh tempo,
pemerintah minta-minta ampun untuk rescheduling, sampai tiga kali
berurusan dengan Paris Club.

Dalam kondisi parah begitu, kebijakan menutup 16 bank di-billout. Tapi,
bank-bank lain yang rusak, tidak ditutup, malah diinjeksi  obligasi
rekap. Sekarang utang luar negeri jauh lebih besar. Dari obligasi rekap
yang minimum Rp 1.300 triliun, bila tidak bisa membayar saat jatuh
tempo, bisa menggelembung Rp 7 ribu trilyun. Ini hitungan BPPN disertai
formula yang tidak bisa dianggap sembarangan. Dan tidak pernah dibantah
oleh Menteri Keuangan.

Kalau itu dijadikan amunisi menjatuhkan Megawati?

Saya berharap semua pihak realistis, melihat kondisi yang ada dengan
fakta-fakta yang kini tengah dihadapi pemerintahan Megawati.

Lantas, bagaimana kondisi internal PDIP?

Pada intinya sama saja. Meskipun saya katakan aman hingga 2004, tidak
berarti langkah partai ringan. Tindakan sejumlah tokoh intern partai
(PDIP) juga tidak kalah tololnya dengan yang dilakukan sejumlah orang di
kabinet. Bahkan mereka yang di dalam partai tak segan-segan
memperjualbelikan kekuasaan yang kebetulan sedang dipegang. Peras sana,
peras sini. Eh, yang diperas, nyatanya juga tidak keberatan diperas
karena ada interest terentu. Paling tidak bisa aman dari bidikan hukum,
misalnya.

Contoh lain yang Anda anggap aneh dari perilaku elit PDIP?

Dengan alasan rolling, pola klik terjadi. Ketika orang-orang yang masuk
kelompok tertentu, dimasukkan komisi basah di DPR. Saya anggap itu aneh,
karena bagaimanapun, saya juga kenal dan tahu kapasitas mereka: apakah
cocok duduk di komisi itu atau tidak.

--
http://www.tempo.co.id/harian/wawancara/waw-kwikkiangie.html



-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Nasional Subscribers: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
------------------Mailing List Nasional----------------------