[Nasional-m] Menteri Agama Temui Hamzah Haz

[Ambon]

Suara Merdeka
Jumat, 23 Agustus 2002 Berita Utama

Menteri Agama Temui Hamzah Haz

JAKARTA-Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar, Kamis pagi menemui Wakil
Presiden Hamzah Haz di rumah dinas Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Hamzah tidak mau mengungkap isi pertemuan itu, tetapi Ketua Umum PPP itu
membantah Said Agil menyatakan keinginannya untuk mundur dari kabinet.
Pertemuan itu di luar jadwal resmi yang disusun Sekretariat Wakil Presiden.
Pertemuan Hamzah dengan Said Agil yang disebut-sebut kader PPP itu
berlangsung pukul 09.30 WIB, sebelum sidang kabinet. Tidak diperoleh
keterangan mengenai isi pembicaraannya, karena pertemuan itu luput dari
perhatian pers.
Sehari setelah meminta maaf, Menag juga dikabarkan dipanggil Presiden
Megawati pada pukul 19.00 WIB, semalam. Menurut informasi, Presiden Mega
memanggil pria kelahiran Palembang itu di kediaman resminya di Jl Teuku Umar
29A, Menteng, Jakarta Pusat.
Namun diduga karena informasi itu sudah bocor dan diketahui wartawan,
akhirnya sampai pukul 20.15 WIB pertemuan dibatalkan. Semula begitu
mendengar informasi pemanggilan Presiden, para wartawan langsung menuju
rumah dinas Presiden. Namun sampai pukul 20.15 WIB Menag yang ditunggu tak
kunjung datang.
Wartawan hanya bisa bertahan sampai pukul 20.15 WIB. Begitu mengetahui
Presiden Megawati keluar rumah, saat itu pula para wartawan langsung pulang.
Semalam Presiden Mega ada acara di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail untuk
menyaksikan pemutaran film India.
Sementara itu, mengenai isi pembicaraan dalam pertemuan Menag dengan Hamzah,
hingga kini belum jelas. Bahkan, Hamzah yang dicegat saat hendak mengikuti
sidang kabinet di Gedung Utama Setneg hanya membenarkan dirinya baru saja
bertemu Menag.
Hanya dia tidak mau terbuka menjelaskan isi pertemuan. Menurut pengakuan
Wapres, mereka berdua hanya membicarakan permintaan maaf yang telah
disampaikan Said Agil lewat pers malam sebelumnya. "Kita bicarakan itu saja.
Yang sudah dikatakan, minta maaf tadi," katanya singkat.
Menurut Hamzah, dengan telah disampaikannya permintaan maaf Menag, persoalan
tersebut dianggap selesai. "Masalahnya sudah selesai," tandas dia. Namun
sebagai pembantu presiden, sudah pada tempatnya bila Menag memberikan
informasi dan penjelasan tentang segala kemungkinan berkaitan dengan
tugas-tugasnya.
Namun dia membantah dalam pertemuan dibicarakan permintaan Said Agil untuk
mengundurkan diri. 'Soal pengunduran diri, nggak ada. Saya kira nggak akan
sampai ke soal pengunduran diri. Masalah sudah selesai," tepisnya.
Cela Budaya
Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Drs Hasyim Muzadi mengatakan, langkah yang
ditempuh Menteri Agama dengan melakukan penggalian situs purbakala di
Batutulis Bogor, bukan kesalahan yang merugikan negara secara langsung dan
material. Apalagi kini yang bersangkutan (Menag-Red) sudah minta maaf.
Kesalahan Menag, kata dia, jelas berbeda dari korupsi atau penyelewengan,
tapi Hasyim menyoroti kejadian itu hanya keanehan dalam ruang publik.
Bagaimana bisa harta karun mau diambil dengan teknik seperti itu.
Kejadian seperti itu, jelas dia, mestinya tidak sampai bocor ke wartawan.
Apalagi alat-alat yang digunakan terkesan seadanya. Jadi, kalau memang benar
mau melakukan penggalian, seharusnya memakai alat canggih.
"Ukurannya hanya kepantasan pada ruang publik, tidak pada penyelewengan yang
merugikan secara material atau membahayakan bidang politik. Hanya ada cela
budaya, kenapa bisa terjadi seperti itu. Memang seharusnya Menteri Agama
Said Agil minta maaf pada masyarakat dan itu sudah dilakukan.
Sementara itu, pakar hukum Adnan Buyung Nasution mengatakan, Said Agil
Al-Munawar tidak cukup hanya meminta maaf atas kesalahannya melakukan
penggalian harta karun di situs Prasasti Batutulis, Bogor. Seharusnya dia
mengundurkan diri dari jabatannya.
"Tindakannya mencari harta karun telah merusak cara berpikir dan membodohkan
masyarakat," katanya kepada pers setelah menyampaikan orasi ilmiah dalam
peringatan HUT Ke-35 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta,
Kamis.
Buyung mengatakan, kalau Menag paham etika politik, maka dia seharusnya
mundur dari jabatannya setelah mengakui kesalahan yang dibuatnya. Jika dia
tetap memegang jabatannya sebagai menteri, maka akan menciptakan situasi di
negeri ini yang memberikan kemudahan bagi para pejabatnya untuk dimaafkan
setelah berbuat kesalahan. "Tapi untuk melanjutkannya menjadi tindak pidana
tidak perlu," katanya.
Dia juga menyayangkan sikap Megawati yang tidak memberikan penjelasan atas
tindakan anak buahnya tersebut. "Saya tidak percaya kalau Megawati tidak
tahu rencana penggalian itu," katanya. Namun, menurut dia, untuk Persiden
Megawati cukup meminta maaf atau memberikan penjelasan.
Kuncen Ngeluh
Sementara itu, geger harta karun Batutulis membuat juru kunci (kuncen) situs
Batutulis Firman mengeluh. Sebab, karena kasus itu meledak, polisi
menyegelnya. Police line warna kuning dipasang.
Akibat pemasangan police line, tak satu pun peziarah yang menyambangi cagar
budaya itu. Yang ada hanya orang yang lihat-lihat karena penasaran. "Karena
ada police line, tidak ada yang ziarah," keluh Firman di Gedung Dewan.
Apakah akan menggugat Menag? "Sampai saat ini belum ada pikiran ke arah
itu," jawabnya. Firman mengakui dirinya dan ibunya Maemunah yang jadi kuncen
sudah pernah sekali diperiksa Polres Bogor dalam kasus itu. "Saya hanya mau
bilang ke DPRD, saya minta kondisi dinormalkan kembali," tegasnya lagi.
Di luar Gedung DPRD Bogor, aksi 50-an mahasiswa tergabung dalam Jaringan
Tatar Sunda masih berlangsung. Mereka meminta proses hukum terhadap Menag
tetap dilanjutkan.
Sementara itu, meski Menteri Agama Said Agil sudah meminta maaf, Polri masih
terus mengusut ada atau tidak pelanggaran hukum dalam penggalian situs
Batutulis. Jika memang terbukti ada pelanggaran, pemeriksaan akan
diteruskan.
Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar kepada wartawan
seusai mengikuti sidang terbatas polkam di Gedung Sekretariat Negara, Jl
Veteran Jakarta Pusat, Kamis.
"Ya kita harus menelusuri banyak keterangan. Sekarang pelanggaran hukumnya
apa. Nah, kalau pelanggaran hukumnya bisa kita buktikan, ya kita akan terus
melakukan pemeriksaan,"jelasnya.
Sampai sekarang, Polri belum bisa mengatakan apakah penggalian itu merusak
situs atau tidak. "Kita lihat penggaliannya merusak atau tidak. Kalau sampai
dinyatakan dinas purbakala tidak ada kerusakan apa pun, berarti penggalian
tidak merusak. Jadi, sangat tergantung pada pemeriksaan," ujarnya.
Ditanya apakah Menteri Agama akan diperiksa, Kapolri akan melihat
perkembangan terlebih dulu. "Ya kita lihat nanti. Prosesnya sedang berjalan.
Apalagi kalau sudah meminta maaf, tinggal kita melihat apakah ada kerusakan
yang memenuhi unsur pidana atau tidak," kata Kapolri, seraya menjelaskan,
yang menangani kasus ini adalah Polwil Bogor.
Sementara itu, puluhan mahasiswa Jaringan Tatar Sunda (Jaritara) meminta
proses hukum tetap jalan, meski Menag sudah meminta maaf. Mereka melakukan
aksi long march dari Tugu Kujang ke Gedung DPRD Bogor.
Jaringan Tatar Sunda merupakan gabungan dari elemen gerakan mahasiswa yang
berada di wilayah Bogor, di antaranya Front Mahasiswa Bogor, Kesatuan
Mahasiswa Cianjur, FAM UI, dan Universitas Pakuan. Mereka juga akan
melakukan aksi long march ke Gedung DPRD II Bogor.
Mereka membawa spanduk bertuliskan "Tolak Perusakan Situs Batutulis
Padjadjaran Atasnamakan Negara". Koordinator Lapangan Azis mengatakan,
silakan Menag Said Agil minta maaf. "Silakan saja Menag meminta maaf, tapi
proses hukum harus tetap berjalan,"katanya.
Dia menambahkan, apa yang dilakukan di Prasasti Batutulis sudah merupakan
perusakan. Dalam pernyataan sikapnya, Jaritara menuntut pemerintah menangkap
dan mengadili dalang perusakan situs. Selain itu, penggalian situs-situs
bersejarah dan cagar budaya dihentikan dan yang sudah dirusak perlu
direkonstruksi. (A20,jo,ant,dtk-64t)