[Nasional-m] Wapres Hamzah Haz: Evaluasi Kesepakatan Malino I

[Ambon]

Suara Karya

Wapres Hamzah Haz:
Evaluasi Kesepakatan Malino I
@ FKMTP Minta Berlakukan Keadaan Darurat

Kamis, 15 Agustus 2002


JAKARTA (Suara Karya): Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mengatakan bahwa
pemerintah akan mengevaluasi Kesepakatan Damai Malino I soal konflik
bernuansa SARA di Poso, Sulawesi Tengah, menyusul peristiwa lanjutan yang
terjadi Senin lalu.
"Perlu evaluasi kembali agar betul-betul dapat menyertakan seluruh rakyat,"
kata Wapres menjawab pers seusai meresmikan Rumah Sakit Siloam Gleneagles,
Lippo Cikarang, Bekasi, Rabu.
Peristiwa kerusuhan pada Senin di Poso yang menewaskan sedikitnya lima
orang, menurut Wapres, merupakan kejadian di luar perkiraan setelah adanya
kesepakatan damai Malino I akhir tahun lalu.
Ia juga mengatakan bahwa Menko Kesra Jusuf Kalla yang berkunjung ke Poso
pada Minggu lalu akan segera memberikan laporan dan pemerintah akan
mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kewaspadaan di daerah itu.
Wapres menyatakan bahwa pendekatan untuk kedamaian masyarakat Poso
seharusnya dilakukan secara simultan dengan menyentuh berbagai aspek
kehidupan. Ia menilai keadaan ekonomi masyarakat Poso masih mengalami
kesenjangan.
Evaluasi


Di tempat terpisah, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengatakan bahwa dirinya
dan Menko Kesra Jusuf Kalla akan kembali mengadakan evaluasi bersama terkait
dengan munculnya kerusuhan susulan di Poso.
Menurut Da'i, dirinya bersama Jusuf Kalla akan berangkat ke Palu hari Minggu
mendatang, untuk bertemu dengan sejumlah tokoh yang terlibat dalam
penandatanganan perjanjian Malino guna membicarakan kondisi terakhir di
Poso.
"Kita akan melihat dimana letak masalahnya, apakah aspek keamanan atau
karena ada hal-hal yang belum selesai. Sebab itu kami ingin bertemu kembali
dengan yang terlibat perjanjian Malino I untuk mendengar sendiri dari
mereka, apa yang sebenarnya terjadi di sana," ujarnya.
Kapolri menyatakan rasa ke-heranannya kenapa bisa terjadi lagi kerusuhan di
sana, padahal dalam enam bulan terakhir kondisi di Poso sudah amat baik dan
kondusif.
Berkaitan dengan penambahan pasukan di Poso, Da'i mengakui bahwa saat ini
Mabes Polri sudah melakukan penambahan 1 SSK Brimob yang sudah
diberangkatkan ke wilayah tersebut. "Yang jelas kita akan evaluasi secara
mendalam, dan sekaligus akan diselidiki apakah ada pengaruh luar yang
signifikan atau memang ada yang belum tuntas sehingga muncul kerusuhan
lagi," katanya.
Keadaan Darurat


Di tempat terpisah, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Tana Poso (FKMTP),
Aranteto, mendesak pemerintah memberlakukan keadaan darurat sipil atau
tertib sipil di Poso, jika aksi penyerangan masih terus berlanjut.
"Selain itu, alat negara seperti TNI dan Polri juga harus bertindak tegas
terhadap kelompok sipil yang masih melakukan sweeping KTP maupun penyerangan
bersenjata," katanya, kemarin.
Menurut dia, situasi di Poso saat ini masih tetap mencekam, sehingga banyak
anak-anak yang tidak bisa bersekolah. (Ant/M-1)